Ijtihad karena Keterbatasan Nash Al-Quran dan Sunnah


.

Diperbolehkannya Ijtihad karena Keterbatasan Nash Al-Quran dan Sunnah

.

Pengertian Ijtihad

Secara etimologis, kata ijtihad berasal dari kata berbahasa Arab ijtihad yang berarti penumpahan segala upaya dan kemampuan.

Maka ijtihad di sini hampir identik dengan makna jihad, hanya saja kata jihad lebih berkonotasi fisik, sementara jihad menggunakan akal (ra’yu).

Secara terminologis, ulama ushul mendefinisikan ijtihad sebagai mencurahkan kesanggupan dalam mengeluarkan hukum syara’ yang bersifat ‘amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci baik dalam al-Quran maupun Sunnah Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. ( Khallaf, 1978: 216 ).

Kata atau istilah yang sangat terkait dengan ijtihad adalah ra’yu, yang secara harfiah berarti melihat.

Kata ra’yu bisa juga berarti perenungan ( tadabbur ) dan pemikiran secara kontemplatif ( al-tafkir bi al-’aql ).

Kedua kata tersebut (ijtihad dan ra’yu) sebenarnya sangat terkait dan sulit untuk dipisahkan, mengingat tentang aktivitas ijtihad mustahil dilepaskan dari penggunaan ra’yu.

Karena itu, bisa dikatakan ra’yu sebagai sumber ijtihad dan ijtihad merupakan jalan yang ditempuh ra’yu dalam menghasilkan suatu hukum.

Dari sinilah, para ulama sering menggabungkan dua kata tersebut menjadi satu, yakni ijtihad bi al-ra’yi.

Istilah ini juga ditemukan dalam hadis Muadz bin Jabbal ra yang ketika ditanya Nabi mengenai apa yang ia lakukan dalam memutuskan perkara ketika tidak ditemukan aturannya dalam al-Quran dan Sunnah, ia menjawab

“ Aku berijtihad degan ra’yi-ku ” 

.

Dasar Penggunaan Ijtihad

Dasar hukum dibolehkannyaijtihad adalah al-Qur’an, Sunnah, dan logika.

Ayat al-Quran yang dijadikan dasar bolehnya ijtihad adalah surat an-Nisa’ (5): 59.

Ayat ini berisi perintah untuk taat kepada Allah ( dengan menjadikan al-Quran sebagai sumber hukum ), taat kepada Rasul-Nya ( dengan menjadikan Sunnahnya sebagai pedoman ), dan taat kepada ulil amri, serta perintah untuk mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada al-Quran dan Sunnah terkandung maka adanya perintah melakukan ijtihad.

Dasar Sunnah atau hadits yang dijadikan rujukan oleh para ulama tentang bolehnya melakukan ijtihad adalah hadits Muadz bin Jabbal ra seperti telah disebutkan di atas. Hadits ini menceritakan perihal diutusnya Muadz bin Jabbal ra menjadi qadi ( hakim ) di Yaman.

Dasar logika dibolehkannya ijtihad adalah karena keterbatasan nash al-Quran dan Sunnah jika dibandingkan dengan banyaknya peristiwa yang dihadapi oleh umat manusia.

Begitu juga, banyaknya lafazh atau dalil yang menjelaskannya, meskipun tidak jarang hasil ijtihad para ulama berbeda-beda dari lafazh atau dalil yang sama.

.

Persyaratan Melakukan Ijtihad

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kriteria atau ketentuan bagi siapa saja yang melakukan ijtihad. Dari berbagai pendapat yang ada, berikut ini akan disebutkan persyaratan khusus bagi seseorang yang melakukan ijtihad yaitu:

1. Menguasai “ilmu alat” yang dalam hal ini adalah bahasa Arab beserta ilmu-ilmunya, karena sumber pokok hukum Islam adalah al-Quran dan Sunnah yang berbahasa Arab.

2. Menguasai al-Quran yang merupakan sumber pokok hukum Islam. Seorang mujtahid juga harus menguasai ilmu-ilmu al-Quran, termasuk ilmu asbabun nusul ( latar belakang diturunkannya ayat-ayat al-Quran ).

3. Menguasai Sunnah atau hadits Nabi sebagai sumber hukum Islam kedua.

4. Mengetahui ijma’ ulama. Seorang mujtahid harus mengetahui ijma’ ulama, karena dengan ijma’ ini berarti ia akan mengetahui peristiwa hukum apa saja yang ketentuan hukumnya telah di-ijma‘-kan ulama, sehingga ia tidak memutuskan hukum yang sudah ada ketentuannya.

5. Mengetahui qiyas. Qiyas disepakati oleh jumhur ulama sebagai salah satu cara menemukan hukum.

6. Mengetahui maqashid al-syari’ah ( maksud-maksud ditetapkannya hukum ).

7. Mengetahui ushul fikih.

8. Mengetahui ilmu pengetahuan dan teknologi ( IPTEK ), karena masalah-masalah baru bermunculan seiring perkembangan dan kemajuan IPTEK.

.

Lapangan Ijtihad

Secara sederhana dapat diketahui bahwa lapangan ijtihad adalah masalah-masalah yang ketentuan hukumnya tidak dijelaskan al-Quran dan Sunnah. Masalah-masalah yang dapat diijtihadkan adalah sebagai berikut:

1/. Masalah-masalah yang ditunjukan oleh nash yang zhanniy (tak pasti), baik dari segi keberadaannya ( wurud ) maupun dari segi penunjukannya terhadap hukum ( dalalah ). Masalah-masalah yang ditunjuk oleh nash yang zhanniy itulah yang menjadi lapangan ijtihad.

Sedang masalah-masalah yang ditunjuk oleh nash yang qath’iy tidak boleh dijadikan lapangan ijtihad.

2/. Masalah-masalah baru yang belum ditegaskan hukumnya dalam nash.

3/. Masalah-masalah baru yang belum di-ijma-kan.

4/. Masalah-masalah yang diketahui illat ( alasan )hukumnya seperti dalam masalah muamalah. Masalah-masalah yang tidak diketahui illat hukmnya tidak boleh dijadikan sasaran ijtihad, seperti ketentuan-ketentuan dalam beribadah.

.

Metode-Metode Ijtihad

Ada beberapa cara atau metode yang sudah dirumuskan oleh para mujtahid dalam melakukan ijtihad.

Metode ijtihad yang disepakati oleh para mujtahid ada dua yaitu ijma’ dan qiyas, sedang metode-metode lain yang tidak disepakati, yakni istihsan, istishlah ( masalah mursalah ), istishhab, ‘urf, madzhab shahabi, saddudz dzari’ah, dan syar’u man qablana.

a. Ijma’

Secara etimologis, ijma’ memiliki dua arti yaitu sepakat dan ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu.

Secara terminologis, ijma’ didefinisikan sebagai kesepakatan para mujtahid kaum muslimin pada suatu masa sepeninggal Nabi SAW, terhadap kaum syara’ mengenai suatu peristiwa ( Khallaf, 1978: 45 ).

Contoh yang jelas dari praktik penggunaan ‘ijma adalah terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah pengganti Nabi.

b. Qiyas

Secara etimologis, qiyas berarti mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya.

Sedangkan secara terminologis, terdapat beberapa definisi yang berbeda tentang qiyas.

Ahli ushul mendefinisika qiyas sebagai mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nash-nya lantaran ada persamaan ‘illat hukumnya dari dua peristiwa itu ( Khallaf, 1978: 52 ).

Fungsi qiyas adalah untuk menemukan sebab atau ‘illat hukum yang diwahyukan untuk dikembangkan ke dalam kasus yang serupa.

Unsur-unsur yang harus ada (rukun) pada qiyas, yaitu:

1. Maqis ‘alaih ( tempat meng-qiyas-kan sesuatu kepadanya ) atau sering disebut ashl ( sesuatu yang dihubungkan kepadanya sesuatu yang lain ).

2. Maqis ( sesuatu yang akan di-qiyas-kan ), atau sering disebut furu’ ( sesuatu yang akan disamakan hukumnya dengan ashl  ).

3. Hukum ashl, yaitu hukum yang ada pada ashl yang ditetapkan berdasarkan nash, dan hukum ini juga yang akan ditetapkan pada furu’.

4. Illat, yaitu sifat yang menjadi dasar ditetapkannya hukum. Jika illat yang ada pada ashl dan furu’ sama, maka hukum keduanya sama.

c. Istihsan

Secara etimologis, istihsan memiliki beberapa arti, yaitu:

1. Memperhitungkan sesuatu lebih baik.

2. Adanya sesuatu itu lebih baik.

3. Mengikuti sesuatu yang lebih baik.

4. Mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu ( Amir Syarifuddin, 1999, II:305 ).

Sedang secara terminologis, ulama ushul mendefinisikan istihsan sebagai meninggalkan qias yang jelas ( jali ) untuk menjalankan qias yang tidak jelas ( khafi ), atau meninggalkan hukum umum ( universal / kulli ) untuk menjalankan hukum khusus ( pengecualian / istisna’ ), karena adanya alasan yang menurut logika menguatkannya ( Khallaf, 1978:79 ).

d. Mashlahah Mursalah

Secara etimologis, mashlahah mursalah ( jamaknya: mashalih mursalah ) berarti kemaslahatan atau kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, atau kepentingan yang diputuskan secara bebas.

Sedang secar terminologis, mashlahah mursalah, yang juga sering disebut istishlah, adalah kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara pasti oleh syari’ ( Allah dan Rasul-Nya ) untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil syara’ yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya ( Khalaf, 1978:284 ).

Adapun contoh penggunaan mashlahah mursal adalah kebijaksanaan yang dilakukan Abu Bakar mengenai pengumpulan al-Quran dalam suatu mushaf, adanya ijazah, surat nikah, dan lain-lain.

e. Istishhab

Secara etimologis, istishhab berarti i’tibar al-mushahabah ( ungkapan penyertaan ) ( Khalaf,1978-91 ), atau berarti istimrar al-shihhah ( selau menemani atau selalu menyertai ).

Sedang secara terminologis, istishhab didefinisikan ahli ushul sebagai menetapkan hukum atas sesuatu menurut keadaan yang ada sebelumnya hingga ada dalil yang merubah keadaan tersebut, atau menjadikan hukum yang ada di masa lalu tetap berlaku hingga sekarang sampai ada dalil yang merubahkan ( Khalaf, 1978:91 ).

f. ‘Urf

Secara etimologis, ‘urf berarti sesuatu yang dikenal.

Sedang secara terminologis ‘urf berarti sesuatu yang dikenal dan tetap dibiasakan manusia, baik berupa perkataan, perbuatan, atau menunggalkan sesuatu.

‘Urf juga dinamai dengan ‘adah ( Indonesia: adat ). Keduanya tidak bisa dibedakan ( Khalaf,1978:89 ).

Dari segi penilaiannya, ‘urf ada dua macam, yaitu :

‘Urf shahi, yaitu kebiasaan yang benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan agama, seperti peringatan maulud nabi dan halal bihalal.

‘Urf fasid, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan agama, seperti pesta dengan makanan dan minuman haram.

g. Madzhab Shahabi

Madzhab Shahabi terkadang dinamakan dengan qaul shahabi dan fatwa shahabi.

Secara sederhana madzhab shahabi berarti fatwa sahabat secara perorangan ( Amir Syarifuddin, 1999, II:379 ).

Adanya batasan perorangan ini mengindikasikan bahwa madzhab shahabi berbeda dengan ijma’ shahabi yang lahir dari kesepakatan dari para sahabat secar keseluruhan.

h. Syar’u man Qablana

Syar’u man Qablana ( Indonesia: syariat sebelum kita ) berarti hukum-hukum yang telah disyariatkan untuk umat sebelum Isalm yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul terdahulu dan menjadi beban hukum untuk diikuti oleh umat sebelum adanya syariat Nabi Muhammad ( Amir Syarifuddin, 1999, II:391 ).

Syariat umat sebelum kita yang dijelaskan dalam al-Quran dan Sunnah dapat dibagi tiga kategori:

1/. Ada yang sudah di-nasakh ( dihapus hukumnya ) dan tidak berlaku lagi bagi umat Nabi Muhammad, seperti dijelasakan dalam surat al-An’am (8) : 146 tentang haramnya binatang yang punya kuku, sapi dan kambing, dan hadits Nabi tentang halalnya harta rampasan.

2/. Ada yang masih tetap berlaku untuk umat Nabi Muhammad, seperti dijelaskan dalam surat al-Baqarah (2) : 183 tentang kewajiban puasa, dan hadis Nabi tentang syariat berkurban.

3/. Ada yang tidak dijelaskan berlakunya untuk kita dan tidak juga dijelaskan apakah hal itu telah di-nasakh, dan inilah yang menjadi pembicaraan umat ushul.

i. Saddu al-dzari’ah

Secara etimologis, kata al-dzari’ah berarti jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma’nawi, baik atau buruk.

Sedang secara definitif, al-dzari’ah berarti apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan.

Sedang kata saddu berarti “menutup”.

( Amir Syarifuddin, 1999, II:399  ).

.

 

you are my sunshine my only sunshine, you make me happy when skies are grey….
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s